Pengantar
Pajak sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam konteks hukum agama Islam. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pertanyaan mengenai apakah pajak itu halal atau haram dalam Islam kerap muncul. Perdebatan ini melibatkan pandangan ulama, prinsip-prinsip ekonomi, serta kebijakan fiskal negara. Dalam artikel ini, kita akan mencoba untuk memahami pandangan Islam terhadap pajak dan bagaimana pajak dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Namun, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban ini?
Pengertian Pajak dalam Islam
Dalam pandangan ulama, pajak dalam konteks sejarah Islam sering dibandingkan dengan jizyah—pajak yang dikenakan pada non-Muslim. Namun, di Indonesia, pajak memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk membiayai kegiatan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak berfungsi sebagai instrumen negara untuk mencapai kesejahteraan bersama, yang juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengutamakan maslahat umum (kebaikan bersama).
Islam mengutamakan zakat sebagai kewajiban finansial, yang berbeda dengan pajak. Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang mampu, sedangkan pajak diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, tanpa memandang agama. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk membantu sesama dan mendukung pembangunan sosial.
Pajak dalam Perspektif Islam
Etika pajak dalam Islam tidak hanya melibatkan kewajiban untuk membayar, tetapi juga bagaimana pajak itu dikelola. Selama dikelola dengan adil dan transparan, pajak bisa dianggap halal. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin menyatakan bahwa pajak tidak haram jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam pengenaan pajak menjadi aspek penting dalam menentukan apakah pajak itu sesuai dengan hukum Islam.
Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Yusuf bin Tasyfin di Andalusia, pajak dikenakan untuk memenuhi kebutuhan militer, dan hal tersebut disetujui oleh para ulama. Keputusan ini menunjukkan bahwa pajak bisa diterima jika diterapkan untuk kepentingan umum yang mendesak, selama tidak mengandung penindasan atau ketidakadilan.
Fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga keagamaan seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa pajak dalam sistem modern adalah halal, selama diterapkan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syariat.
Pajak dan Keadilan Sosial
Dalam Islam, beban ekonomi harus dipikul sesuai dengan kemampuan. Konsep Qs. Al-Baqarah: 286 mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dibebani dengan tanggung jawab di luar kemampuannya. Oleh karena itu, pajak yang diterapkan secara adil berdasarkan kemampuan membayar dapat dianggap sebagai kewajiban yang sah. Selain itu, Indonesia yang menganut sistem self-assessment dalam perpajakan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol dan memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemungutan pajak.
Sanksi terhadap pelanggaran pajak juga menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan. Penggelapan pajak atau penyelewengan dana pajak harus ditindak tegas oleh negara. Pemerintah juga memberikan kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan penyalahgunaan dalam sistem perpajakan, seperti melalui Kring Pajak di nomor 1500200.
Penutup
Secara keseluruhan, pajak bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, dengan pengelolaan yang tepat dan penggunaan yang adil, pajak dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, kita harus memahami kewajiban ini dengan baik dan memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan.
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam penyusunan keuangan dan pelaporan pajak usaha, tim Jhontax siap membantu Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami guna memastikan kewajiban pajak Anda terpenuhi dengan tepat.
