Menko Jamin PPh Final 0,5% UMKM Diperpanjang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah tetap akan memperpanjang kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi. Kebijakan ini akan diperpanjang selama satu tahun, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam paket stimulus ekonomi yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu. Menurut […]
Proses Pemeriksaan Pajak dan Batasan Waktu Berdasarkan PMK-15 Tahun 2025
Pemeriksaan pajak merupakan proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2025 yang memberikan pedoman jelas mengenai tahapan pemeriksaan pajak dan batasan waktu yang berlaku. Bagi WP yang sedang […]
Mulai 1 Maret 2025: Wajib Simpan 100% Devisa Ekspor SDA di Dalam Negeri
Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan yang akan mengubah mekanisme penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Mulai 1 Maret 2025, eksportir yang bergerak di sektor SDA wajib menyimpan 100% DHE yang diperoleh dari ekspor SDA selama satu tahun di dalam negeri, sebuah langkah signifikan yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian […]
Danantara Diluncurkan 24 Februari 2025 Aset Senilai US$980 Miliar
Pada tanggal 24 Februari 2025, Indonesia akan meluncurkan sebuah badan baru yang diharapkan dapat membawa dampak besar bagi perekonomian tanah air. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memulai operasionalnya dengan misi besar untuk mengelola aset sebesar US$980 miliar atau setara dengan Rp15.939 triliun. Danantara diharapkan akan berfungsi layaknya Temasek, lembaga investasi pemerintah Singapura […]
Trump dan Pajak: Mati-matian Bela Rakyat sampai Rela Dimusuhi Dunia
Donald Trump, presiden Amerika Serikat ke-47 yang kembali menduduki jabatan pada 20 Januari 2025, kembali menjadi sorotan dunia dengan berbagai kebijakan yang kontroversial. Dengan semboyan “America First,” Trump terus memperjuangkan kepentingan dalam negeri tanpa menghiraukan tekanan internasional. Keputusannya untuk menurunkan pajak korporasi, mendorong eksploitasi minyak secara masif, menaikkan tarif impor, menekan suku bunga, dan memperketat […]
DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax
DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan imbauan terbaru terkait dengan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dan surat teguran dalam penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, Coretax. Hal ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pemberitaan nasional pada Rabu, 6 Februari 2025. Skema Pembuatan Bukti […]
Gabung BRICS dan Benefit Perpajakan
Indonesia Resmi Bergabung dengan BRICS. Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota organisasi ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). BRICS merupakan blok ekonomi yang awalnya terdiri dari lima negara pendiri: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini berkembang dan menerima empat anggota baru pada tahun 2024, […]
Antara e-Reg Online dan Coretax DJP
Tahun Baru, Semangat Baru—mungkin kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ungkapan sederhana ini ternyata memiliki makna yang sangat dalam, terutama ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di awal tahun, banyak orang atau kelompok yang berusaha memperbaiki diri, meningkatkan nilai pribadi, dan berusaha melakukan perubahan positif untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Begitu juga […]
Panduan Lengkap: Tata Cara Pengajuan Status Nonaktif (NE) di Coretax
Sebagai wajib pajak (WP) yang terdaftar, setiap pengusaha atau individu memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi perpajakan yang berlaku. Salah satu hal yang perlu dipahami dengan jelas adalah prosedur pengajuan status Nonaktif (NE) bagi Wajib Pajak (WP). Seiring dengan perubahan terminologi, istilah “Non-Efektif” (NE) kini diganti menjadi “Nonaktif”. Lantas, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan […]
Faktur Pajak Approved Tapi Tidak Muncul di Coretax, Harus Bagaimana?
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perpajakan, termasuk dalam penerbitan faktur pajak melalui sistem Coretax DJP. Namun, masih terdapat kendala teknis yang dihadapi oleh wajib pajak, salah satunya adalah faktur pajak yang telah berstatus “Approved” tetapi tidak muncul di sistem Coretax. Apa yang Harus Dilakukan Jika Faktur Pajak Tidak Muncul di Coretax? Apabila […]
