Pengesahan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yakni UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), telah mengundang berbagai reaksi emosional di kalangan masyarakat. Meskipun kontroversial, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dengan rencana kembali naik menjadi 12% pada 2025, membawa dampak positif yang patut dipertimbangkan.
Dari sudut pandang pemerintah, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Meskipun banyak yang memandangnya sebagai beban tambahan, terdapat argumen yang kuat untuk mendukung kebijakan ini.
Optimalisasi Pendapatan Negara dan Stabilitas Ekonomi
Kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan lebih ideal. Hal ini penting mengingat APBN yang kuat akan mendukung program pembangunan infrastruktur dan lainnya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kenaikan tarif PPN juga dapat digunakan sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi negara. Penerimaan perpajakan yang meningkat akan menghasilkan tax ratio yang lebih tinggi, memperkuat sumber pendanaan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kewaspadaan Diperlukan
Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dan kewaspadaan yang lebih besar. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana yang terkumpul dari kenaikan PPN sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kebijakan fiskal yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan ini.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kenaikan tarif PPN memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang lebih stabil bagi perekonomian dalam jangka panjang. Melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, dampak positif dari kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama.
