Pengantar
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) telah dilakukan beberapa kali, termasuk pada 2016 dan 2022, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, rasio pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina yang tidak sering menerapkan program pengampunan pajak, dapat mengumpulkan lebih banyak pajak? Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia dan bagaimana negara-negara tetangga berhasil mengoptimalkan sistem perpajakan mereka.
Dasar Hukum
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang kini sedang dibahas di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah masih memandang tax amnesty sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Program pengampunan pajak sebelumnya telah dilaksanakan dua kali, pada 2016 dan 2022, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis data perpajakan. Dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 11/2016, tax amnesty memiliki tiga tujuan utama: mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan.
Pengertian Tax Amnesty dan Penerapan di Indonesia
Tax amnesty adalah program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta mereka yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi atau denda. Program ini bertujuan untuk memperbaiki basis data perpajakan negara dan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Pada 2016, Indonesia melakukan tax amnesty jilid I, dan pada 2022, dilakukan tax amnesty jilid II (atau Program Pengungkapan Sukarela/PPS). Namun, meskipun dua kali menggelar program tersebut, rasio pajak Indonesia tetap stagnan di kisaran 10%, jauh di bawah negara-negara tetangga.
Penerimaan Pajak di Negara-Negara Tetangga
Indonesia memiliki tax ratio yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagai contoh, pada 2023, tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,21%, sementara Vietnam, Filipina, dan Kamboja berada pada kisaran 18%, dan Thailand 16%. Menariknya, negara-negara ini tidak terlalu sering menggelar program tax amnesty. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa negara-negara ini dapat berhasil mengumpulkan pajak lebih banyak meskipun tidak mengandalkan tax amnesty yang sering?
Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak di Indonesia
1. Kepatuhan Pajak yang Rendah
Salah satu alasan utama rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, terutama pengusaha besar. Banyak pengusaha besar yang masih enggan melaporkan seluruh aset dan pendapatan mereka secara transparan. Dalam hal ini, transparansi dan reformasi perpajakan menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus bergantung pada program tax amnesty yang sifatnya sementara.
2. Sistem Perpajakan yang Belum Optimal
Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem perpajakan, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, termasuk pengelolaan data wajib pajak yang tidak terintegrasi dengan baik. Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand telah berhasil membangun sistem perpajakan yang lebih efisien dan modern, dengan basis data yang lebih valid dan komprehensif. Negara-negara ini juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kurangnya Kesadaran Pajak di Masyarakat
Di Indonesia, masih terdapat kesadaran pajak yang rendah di kalangan sebagian besar masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami manfaatnya bagi pembangunan negara.
4. Politik dan Pengawasan yang Lemah
Faktor politik juga berperan besar dalam rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Kelemahan pengawasan dan ketidaktegasan terhadap pelanggaran pajak menyebabkan sebagian wajib pajak merasa tidak terdeteksi dan tidak perlu membayar pajak secara penuh. Sementara itu, negara-negara tetangga memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, dengan penegakan hukum yang lebih tegas.
Solusi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia
Untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa bergantung pada tax amnesty, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah reformasi, antara lain:
1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui perbaikan sistem pelaporan pajak yang lebih transparan. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha besar maupun individu.
2. Reformasi Sistem Perpajakan
Pemerintah harus melanjutkan reformasi perpajakan dengan memperbarui dan meningkatkan sistem administrasi pajak, serta menggunakan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan pajak. Dengan sistem yang lebih efisien, wajib pajak akan lebih mudah dalam melaporkan pajak mereka.
3. Sosialisasi Pajak kepada Masyarakat
Edukasi tentang pentingnya pajak harus terus digalakkan, terutama kepada pengusaha kecil dan menengah. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa pajak adalah salah satu cara untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan Penegakan Hukum
Penegakan hukum yang lebih ketat dan transparan terhadap pelanggaran pajak perlu diterapkan untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat dan mengurangi praktik penghindaran pajak.
Penutup
Penerimaan pajak yang rendah di Indonesia menjadi tantangan besar bagi pembangunan negara. Meskipun tax amnesty dapat memberikan dorongan sementara, solusi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Negara-negara tetangga Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan didukung oleh pengawasan yang ketat, mereka mampu mengumpulkan pajak yang lebih besar tanpa bergantung pada program pengampunan pajak. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perpajakan dan memastikan bahwa setiap wajib pajak berkontribusi secara adil demi kemajuan negara.
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam mengelola kewajiban pajak usaha, tim Jhontax siap membantu Anda dalam penyusunan laporan pajak dan pengelolaan keuangan. Hubungi kami sekarang juga untuk mendapatkan solusi pajak yang optimal!
