Pengantar
Profesi sebagai musisi di Indonesia memiliki peran penting dalam industri kreatif. Namun, sebagai wajib pajak, musisi juga harus memahami kewajiban dan hak mereka dalam hal perpajakan. Artikel ini memberikan panduan lengkap mengenai perpajakan yang berlaku bagi musisi, meliputi dasar hukum, definisi dan tugas, hak dan kewajiban, serta perlakuan pajak yang relevan.
Dasar Hukum
Panduan perpajakan ini didasarkan pada beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan dari Pegawai Harian dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan (PMK 102/2016).
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PER-2/2024).
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/2016).
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/2015).
Pengertian
Menurut Pasal 3 ayat huruf c angka 2 PER-16/PJ/2016, musisi termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Definisi musisi di sini mencakup penyanyi, pemain musik, pencipta lagu, dan profesi lainnya yang terkait dengan musik.
Berdasarkan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), musisi, penyanyi, dan komposer memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menciptakan struktur melodis, harmonis, dan irama untuk mengekspresikan ide dan emosi dalam bentuk musik.
2. Menerjemahkan ide dan konsep ke dalam tanda-tanda dan simbol musik standar untuk reproduksi dan pertunjukan.
3. Menyesuaikan atau mengatur musik untuk grup instrumental atau vokal, peralatan, atau acara tertentu.
4. Memimpin kelompok instrumental atau vokal.
5. Memilih musik untuk pertunjukan dan mengatur bagian instrumental.
6. Memainkan satu atau lebih alat musik sebagai penyanyi solo atau sebagai anggota kelompok musik.
7. Menyanyi sebagai solois atau anggota kelompok vokal atau band.
8. Berlatih untuk menjaga standar pertunjukan yang tinggi.
Hak Musisi dalam Lingkup Pajak
Sebagai wajib pajak, musisi memiliki beberapa hak dalam lingkup perpajakan, di antaranya:
1. Hak mengkredikan pajak atas jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong.
2. Hak pengembalian pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan.
3. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa pajak.
4. Hak mengangsur pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hak penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
6. Hak mendapatkan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.
Kewajiban Musisi dalam Lingkup Pajak
Musisi juga memiliki beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan perpajakan, yaitu:
1. Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika telah memenuhi syarat subjek dan objektif.
2. Wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika musisi memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar.
3. Wajib menyelenggarakan pencatatan jika memilih menggunakan metode perhitungan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dengan omset kurang dari Rp4,8 miliar, serta menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Wajib menyimpan bukti potong pajak penghasilan.
5. Wajib melaporkan SPT tahunan tepat waktu.
Perlakuan Pajak terhadap Penghasilan Musisi
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan musisi termasuk dalam objek pajak penghasilan. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:
1. Penghasilan dari pekerjaan, misalnya upah atau gaji dari stasiun televisi atau manajemen artis.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha, seperti usaha editing instrumental atau kursus musik.
3. Penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti fee dari konser atau pertunjukan off-air.
4. Penghasilan dari royalti.
Untuk memudahkan perhitungan pajak penghasilan, musisi perlu memahami perbedaan perhitungan berdasarkan jenis penghasilan. Misalnya, penghasilan dari pemberi kerja dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, sementara penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dapat menggunakan metode perhitungan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).
Penutup
Sebagai musisi, penting untuk memahami kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku. Mematuhi aturan perpajakan tidak hanya membantu Anda dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga dapat menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan musisi dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan bijaksana.
