Pengantar
Perpajakan merupakan aspek penting dalam setiap profesi, termasuk bagi para peneliti. Mengingat kompleksitas peraturan perpajakan yang berlaku, penting bagi peneliti untuk memahami dasar hukum, kewajiban, hak, serta perlakuan pajak yang terkait dengan penghasilan mereka. Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perpajakan bagi peneliti, memastikan mereka dapat memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan memanfaatkan hak-hak mereka secara optimal.
Dasar Hukum
Panduan ini disusun berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam perpajakan. Berikut adalah sumber hukum yang menjadi dasar panduan ini:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU No. 36/2008).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PP No. 80/2010).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha (PP No. 23/2018).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak (PMK 252/2008).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PMK 262/2010).
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015).
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PER-16/PJ/2016).
Pengertian
Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 6/E/2013, peneliti adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu dan bertugas melakukan penelitian ilmiah. Peneliti dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:
1. Pegawai Tetap: Peneliti yang merupakan pegawai tetap menerima penghasilan secara teratur. Ini termasuk PNS yang melakukan penelitian serta pegawai yang terikat kontrak untuk jangka waktu tertentu.
2. Bukan Pegawai: Peneliti yang bukan pegawai tetap memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan berdasarkan permintaan pemberi penghasilan. Penghasilan mereka dikenakan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
Hak Peneliti
Sebagai wajib pajak, peneliti memiliki sejumlah hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, antara lain:
1. Bimbingan Fiskus: Hak untuk mendapatkan bimbingan dan arahan mengenai administrasi perpajakan.
2. Pembetulan SPT: Hak untuk membetulkan surat pemberitahuan (SPT) jika terdapat kesalahan.
3. Perpanjangan Waktu SPT: Hak untuk meminta perpanjangan waktu penyampaian SPT.
4. Penundaan dan Angsuran: Hak untuk menunda dan/atau mengangsur pembayaran pajak.
5. Pengembalian Kelebihan Pajak: Hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.
6. Upaya Hukum: Hak untuk mengajukan upaya hukum dalam sengketa pajak.
7. Kerahasiaan Data: Hak untuk kerahasiaan data yang dijamin oleh fiskus.
Kewajiban Pajak
Peneliti sebagai wajib pajak memiliki kewajiban yang meliputi:
1. Pendaftaran NPWP: Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
2. Pengisian dan Penyampaian SPT: Mengisi dan menyampaikan SPT dengan tepat dan benar.
3. Pembayaran Pajak: Membayar, memotong, atau menyetor pajak terutang melalui kantor pos atau bank persepsi.
4. Laporan Angsuran PPh Pasal 25: Melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan jika melakukan pekerjaan bebas.
5. Pembukuan: Membuat pembukuan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
6. Metode Pencatatan: Diperbolehkan menggunakan metode pencatatan jika penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar.
Perlakuan Pajak
Penghasilan peneliti dikenakan pajak berdasarkan kategori berikut:
1. Peneliti PNS:
Penghasilan berupa honorarium dari APBN/APBD dikenakan PPh Pasal 21 final, dipotong oleh bendaharawan. Penghasilan yang teratur dari status PNS dikenakan PPh Pasal 21 dan ditanggung oleh pemerintah.
2. Peneliti Pegawai Tetap Non-PNS:
Penghasilan dari pegawai tetap dikenakan PPh Pasal 21 yang dapat dikreditkan dan dipotong oleh pemberi kerja.
3. Peneliti Pekerjaan Bebas:
Imbalan dari pekerjaan bebas dikenakan PPh Pasal 21 non-final, dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto. Royalti dari hasil penelitian dikenakan PPh Pasal 23 dan bersifat dapat dikreditkan.
Ilustrasi Kasus
Contoh Kasus Tuan Joni: Tuan Joni adalah seorang dosen PNS di PTN, yang juga melakukan penelitian dengan pendanaan dari APBN. Setiap bulan, Joni mendapatkan gaji dan tunjangan serta melakukan pembayaran iuran pensiun. Di samping itu, ia menerima honorarium penelitian.
1. PPh Pasal 21 Final: Honorarium penelitian dikenakan PPh 21 final, dipotong oleh bendahara.
2. PPh Pasal 21 Non-Final: Gaji tetap Joni dikenakan PPh Pasal 21 non-final dengan pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun.
Penutup
Memahami perpajakan adalah langkah penting bagi peneliti untuk memastikan kepatuhan dan pengelolaan pajak yang efektif. Peneliti harus dapat membedakan antara penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 final dan non-final, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Bagi peneliti yang memerlukan bantuan dalam penyusunan keuangan dan pelaporan pajak, konsultan pajak seperti Jhontax dapat memberikan layanan dan solusi yang tepat.
Untuk bantuan lebih lanjut mengenai perpajakan, Jhontax siap membantu Anda dalam mengurus penyusunan keuangan dan pelaporan pajak usaha. Hubungi tim Jhontax sekarang juga!
