Hallo sobat Jhontax! Apakah kamu pernah mendengar tentang Mahadata dan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meresponsnya? Teknologi terus berkembang dan menjadi katalisator perubahan di berbagai sektor, termasuk di dunia perpajakan. Pada artikel ini, kita akan membahas bagaimana DJP menjawab tantangan pemanfaatan Mahadata untuk meningkatkan layanan laporan perpajakan. Yuk, simak selengkapnya!
Respons DJP dalam Pemanfaatan Mahadata
Perubahan teknologi yang begitu pesat telah menciptakan banyak kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam hal pelayanan perpajakan. Salah satu aspek teknologi yang menjadi sorotan adalah Mahadata, yang mencakup teknologi informasi seperti internet, portal solution, media sosial, platform seluler, dan teknologi big data.
Pada sebuah pertemuan di Biro Forum Administrasi Pajak (FTA) pada Maret 2015, DJP mendukung proposal Layanan Pajak Federal Rusia (FTS) dalam menggali dan mengoptimalkan teknologi informasi secara digital. Dalam laporan yang dihasilkan, dua fitur teknologi yang menjadi fokus adalah Manajemen Big Data dan Smart Portal Solutions serta Natural Systems.
Dua fitur teknologi tersebut memungkinkan DJP untuk mengubah cara mereka beroperasi, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan mengelola risiko kepatuhan pajak dengan lebih efektif. Mahadata memungkinkan DJP untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih tepat dan cepat pula.
Keberadaan Unit Potensial
Dalam merespons perubahan teknologi ini, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) menjadi salah satu unit yang potensial dalam mengelola dan mendistribusikan pemanfaatan data. DIP memiliki peran penting dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan kepatuhan perpajakan.
Kualitas data yang tinggi menjadi kunci utama dalam memastikan pemanfaatan data yang lebih optimal. Data berkualitas tinggi harus bebas dari masalah seperti duplikasi data, data tidak lengkap, ketidak konsistenan, dan keamanan data yang buruk. Penilaian kualitas data dilakukan oleh analis kualitas data, yang bertugas menilai dan menafsirkan metrik kualitas data serta memberikan presentasi mengenai keakuratan data yang dimiliki.
Aturan kualitas data merupakan komponen integral dari tata kelola data. DJP harus menjalankan proses pengembangan dan penetapan aturan serta standar untuk mengatur semua data yang dimiliki. Tata kelola data yang efektif harus menyelaraskan data dari berbagai sumber, membuat dan memantau kebijakan penggunaan data. Serta menghilangkan ketidak konsistenan dan ketidak akuratan data.
DJP berkomitmen untuk selalu meningkatkan kredibilitas dan integritas dalam pengelolaan data. Melalui kolaborasi dengan institusi lain dan partisipasi aktif masyarakat, DJP dapat mengoptimalkan pemanfaatan data yang berintegritas dalam mendukung penerimaan negara.
Kesimpulan
Pemanfaatan Mahadata telah memberikan dampak yang signifikan dalam dunia perpajakan. DJP sebagai lembaga yang berwenang dalam hal perpajakan terus berupaya beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat. Kualitas data menjadi hal yang sangat penting dalam upaya ini. Sehingga DJP terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola data yang berintegritas dan akurat. Semoga dengan langkah-langkah ini, layanan laporan perpajakan dapat semakin ditingkatkan dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi negara kita. Respons DJP dalam Pemanfaatan Mahadata.
