- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) UU PPh mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap individu atau badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Peraturan tersebut membahas definisi PPh, subjek pajak, objek pajak, dan cara menghitung pajak.
- Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik (e-Billing) Peraturan ini mengatur kebijakan pembayaran pajak secara elektronik melalui teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, EDC, atau sarana lain. Peraturan ini memberikan kepastian hukum terkait transaksi elektronik dalam pembayaran atau penyetoran pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai UU ini mengatur tentang bea materai yang dikenakan pada dokumen konvensional maupun elektronik. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum terkait pemungutan bea materai, terutama pada dokumen elektronik yang saat ini sudah umum digunakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Surat Setoran Pajak (SSP) Peraturan ini mengatur bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP. SSP merupakan dokumen yang berisi informasi seperti NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak, dan kode jenis setoran.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 tentang Pajak Penghasilan Terutang (PPh 22) Peraturan ini mengatur tentang pemungutan PPh 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan tersebut merupakan perubahan kelima atas PMK 15/2010 dan mengubah ketentuan mengenai subjek pemungut pajak dan besaran pungutan pajak.
- Peraturan DJP Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Peraturan ini mengatur tata cara penerimaan dan pengolahan SPT.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007 tentang Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Peraturan ini memberikan keterangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2007 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) Peraturan ini mengatur tentang PPh yang ditanggung oleh orang pribadi, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi yang tidak memiliki NPWP atau tidak terdaftar sebagai WP OP. Peraturan tersebut membahas tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.03/2007 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Badan (PPh Badan) Peraturan ini mengatur tentang PPh yang ditanggung oleh badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan yang tidak memiliki NPWP atau tidak terdaftar sebagai WP Badan. Peraturan tersebut membahas tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2007 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Orang Pribadi atau Badan yang Bersifat Sekali (PPh Bersifat Sekali) Peraturan ini mengatur tentang PPh yang bersifat sekali, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP atau tidak terdaftar sebagai WP OP atau WP Badan yang hanya memperoleh penghasilan sekali saja. Peraturan tersebut membahas tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung pajak.
Tags :
Share This :
