Pajak Sumpit Sekali Pakai
Sumpit sekali pakai memang telah menjadi kebutuhan sehari-hari di Indonesia, terutama dalam industri makanan dan minuman. Namun, masih ada pertanyaan tentang apakah sumpit sekali pakai perlu dilakukan pemajakan dengan tarif khusus di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas implementasi pajak sumpit sekali pakai di Indonesia.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sumpit sekali pakai yang ada di Indonesia memang belum memiliki pajak khusus yang mengaturnya. Namun, sumpit sekali pakai ini merupakan barang yang tergolong barang kena pajak dan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sesuai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022.
Tarif Impor
Selain itu, dalam kaitannya dengan impor. Sumpit sekali pakai juga dikenai tarif impor berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Sumpit sekali pakai termasuk ke dalam daftar impor barang tertentu lainnya yang dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% dengan kategori perangkat makan dari kayu.
Perlindungan Hutan dan Mengurangi Sampah
Dalam kaitannya dengan melindungi kelestarian hutan produksi dan mengurangi sampah dari penggunaan sumpit sekali pakai. Persoalan ini masih bisa dicegah dengan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh beberapa pihak. Misalnya, perusahaan makanan terkenal yaitu Hokben yang berkolaborasi dengan Boolet untuk mengolah kembali sampah sumpit sekali pakai Hokben menjadi barang rumah tangga yang sedang tren dan ramah lingkungan.
Meskipun produksi Sumpit Sekali Pakai di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Kondisi hutan di Indonesia masih terbilang cukup normal dan bisa dianulir dalam kaitannya dengan produksi sumpit sekali pakai. Produksi tersebut memang belum segalak yang ada di China karena masyarakat Indonesia masih menganggap sendok dan garpu sebagai alat makan utama dan mudah digunakan.
Secara keseluruhan, meskipun sumpit sekali pakai belum memiliki pajak khusus di Indonesia. Namun barang ini masih termasuk dalam kategori barang kena pajak dan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta tarif impor. Meskipun demikian, persoalan terkait kelestarian hutan dan pengurangan sampah dari penggunaan sumpit sekali pakai masih bisa dicegah dengan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh berbagai pihak. Termasuk perusahaan makanan dan individu yang berupaya untuk menjadi bagian dari solusi sampah di Indonesia. Sementara itu, kebijakan pemajakan sumpit sekali pakai di Indonesia masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Dan berdasarkan latar belakang yang lebih kuat agar dapat memberikan dampak yang positif bagi kelestarian hutan dan lingkungan di Indonesia.
