Coretax DJP dan Tax Evasion: Era Baru Administrasi Perpajakan

Tanggal 1 Januari 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam administrasi perpajakan Indonesia dengan diberlakukannya Core Tax Administration System atau Coretax Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP). Sistem ini merupakan wujud reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam proses administrasi pajak. Salah satu tantangan besar yang dihadapi DJP adalah pengelakan pajak (tax evasion), […]
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) adalah nomor identitas yang diberikan kepada tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. NITKU menggantikan sistem Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang sebelumnya digunakan. Dengan adanya NITKU, setiap tempat usaha memiliki nomor identitas yang lebih spesifik dan terstruktur, sehingga memudahkan […]
DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan imbauan terbaru terkait dengan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dan surat teguran dalam penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, Coretax. Hal ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pemberitaan nasional pada Rabu, 6 Februari 2025. Skema Pembuatan Bukti […]
Gabung BRICS dan Benefit Perpajakan

Indonesia Resmi Bergabung dengan BRICS. Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota organisasi ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). BRICS merupakan blok ekonomi yang awalnya terdiri dari lima negara pendiri: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini berkembang dan menerima empat anggota baru pada tahun 2024, […]
DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memberikan imbauan penting terkait penerapan sistem administrasi perpajakan terbaru mereka, Coretax. Salah satu isu utama yang disoroti adalah tentang pembuatan bukti potong PPh (Pajak Penghasilan) dan penerbitan surat teguran otomatis, yang penting bagi kelancaran administrasi perpajakan di Indonesia. Imbauan ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat perubahan signifikan yang terjadi dalam […]
Antara e-Reg Online dan Coretax DJP

Tahun Baru, Semangat Baru—mungkin kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ungkapan sederhana ini ternyata memiliki makna yang sangat dalam, terutama ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di awal tahun, banyak orang atau kelompok yang berusaha memperbaiki diri, meningkatkan nilai pribadi, dan berusaha melakukan perubahan positif untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Begitu juga […]
Mengatasi Masalah Format NPWP yang Tidak Terbaca di OSS

Seiring dengan kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perubahan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari 15 digit menjadi 16 digit telah memengaruhi banyak perusahaan yang harus melakukan pembaruan data usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia, kenyataannya banyak pengusaha dan perusahaan yang […]
Panduan Lengkap: Tata Cara Pengajuan Status Nonaktif (NE) di Coretax

Sebagai wajib pajak (WP) yang terdaftar, setiap pengusaha atau individu memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi perpajakan yang berlaku. Salah satu hal yang perlu dipahami dengan jelas adalah prosedur pengajuan status Nonaktif (NE) bagi Wajib Pajak (WP). Seiring dengan perubahan terminologi, istilah “Non-Efektif” (NE) kini diganti menjadi “Nonaktif”. Lantas, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan […]
Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan pentingnya memastikan kelancaran penerimaan negara, meskipun terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem administrasi pajak baru, Coretax. Airlangga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memprioritaskan kelancaran penerimaan negara di tengah tantangan yang ada. Dalam pandangannya, kendala yang terjadi pada tahap […]
Digitalisasi Pajak dan Ancaman Administratif

Dalam rangka mempercepat transformasi digital pemerintahan, proyek Government Technology (GovTech) atau INA Digital telah dimulai dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh sistem pelayanan publik di Indonesia. Salah satu aspek utama dari proyek ini adalah digitalisasi administrasi perpajakan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mempermudah pengawasan dan manajemen perpajakan. Proyek ini mulai mendapat sorotan sejak peresmian […]