Hallo sobat Jhontax! Apa yang Anda ketahui tentang Indonesia’s perjalanan menuju keanggotaan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)? Bagaimana ini akan mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Dalam artikel ini, mari kita telaah proses kesiapan Indonesia dalam langkah menuju menjadi anggota OECD.
Indonesia dan OECD: Sebuah Perjalanan
Pada tanggal 10 Oktober, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan khusus OECD Council di Kantor Pusat OECD, Paris. Pertemuan ini membahas “Update on Indonesia’s Request to Start the OECD Accession Process” (Pembaruan Mengenai Permintaan Indonesia untuk Memulai Proses Keanggotaan OECD).
OECD adalah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota, yang mewakili sekitar 80% perdagangan dan investasi global. Misi utamanya adalah mengembangkan alat, analisis, dan standar kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan, kesempatan, kesejahteraan, dan kemakmuran di seluruh dunia.
Minat Indonesia untuk Bergabung
Pada tanggal 14 Juli 2023, Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan minatnya untuk menjadi anggota OECD. Keanggotaan ini diharapkan dapat mendukung reformasi struktural Indonesia, yang bertujuan meningkatkan daya tahan ekonomi, keberlanjutan, inklusivitas, dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
Sejak tahun 2007, hubungan Indonesia dan OECD telah berkembang pesat, termasuk peran aktif Indonesia dalam mendukung kerja sama OECD dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mencakup pembentukan OECD Southeast Regional Program (OECD SEARP) dan peran Indonesia sebagai Co-chairs SEARP tahun 2014-2017. Indonesia juga telah menandatangani the 4th Joint Work Program (JWP) for 2022-2025 yang mencakup berbagai area kebijakan prioritas.
Capaian Reformasi Struktural
Dalam pertemuan OECD Council di Paris, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan sejumlah capaian reformasi struktural di Indonesia. Ini mencakup peningkatan kualitas demokrasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan, kebijakan anggaran yang lebih kuat, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, kebijakan persaingan, independensi bank sentral, dan program reformasi kebijakan lainnya.
Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi struktural, termasuk dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau dan transisi energi.
Proses Menuju Keanggotaan
Indonesia menyadari bahwa proses keanggotaan OECD akan memakan waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Ini adalah langkah yang perlu untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi standar kebijakan OECD. Dalam mendukung proses ini, Pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga yang terkait.
Mendorong Reformasi dan Pertumbuhan
Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan akan mendorong reformasi ekonomi dan tata kelola nasional yang lebih baik, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berpotensi untuk menarik investasi asing langsung, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pembangunan ekonomi.
Menyongsong Masa Depan
Keanggotaan Indonesia di OECD akan membuka pintu untuk peningkatan reputasi dan stabilitas ekonomi Indonesia, serta memfasilitasi perjanjian perdagangan dan kemitraan. Semua ini adalah langkah penting menuju ekonomi yang lebih kuat dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD telah mendapat dukungan dari seluruh anggota OECD. Keanggotaan ini akan menjadikan Indonesia negara Asia ketiga dan negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD. Semua ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam kerja sama internasional.
Semoga artikel ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD dan bagaimana ini dapat berdampak pada perekonomian dan masyarakat Indonesia.
