Pastikan Nomor Rekening Terdaftar di Coretax agar Pengembalian Pajak Lancar
Wajib Pajak (WP) yang mengalami kelebihan pembayaran pajak perlu memastikan bahwa data nomor rekening mereka sudah terdaftar dan sesuai dalam sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini penting karena nomor rekening yang akurat dan sudah terdaftar akan memperlancar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Menurut Pasal 155 ayat (3) PMK 81/2024, jika nomor […]
Prabowo Mau Setiap Provinsi Punya KEK! Apa Untungnya Buat Pengusaha?
Presiden Prabowo Subianto berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di setiap provinsi di Indonesia. Dengan total 38 provinsi, artinya Indonesia akan memiliki 38 KEK di masa depan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi, apa sebenarnya KEK itu, dan bagaimana dampaknya bagi pengusaha? Simak penjelasannya berikut ini! […]
Tax Ratio Harus Naik! Apa Dampaknya Buat Kita?
Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kontribusi pajak terhadap perekonomian. Idealnya, tax ratio yang tinggi mencerminkan sistem perpajakan yang efektif, kepatuhan pajak yang baik, serta ekonomi yang kuat. Di Indonesia, tax ratio masih berada di level yang relatif rendah dibandingkan negara-negara […]
Peraturan Teknis Tak Kunjung Terbit, Permintaan Suket PP 55 Terkendala
Jakarta, 18 Maret 2025 – Wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi kendala dalam pengajuan surat keterangan (suket) PP 55/2022. Penyebabnya adalah belum terbitnya peraturan teknis terkait perpanjangan masa berlaku Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%. Ditjen Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa hingga saat ini peraturan teknis tersebut belum tersedia, sehingga suket PP 55 […]
THR Cair, Beban PPh 21 Pegawai Berpotensi Naik : Simak Penjelasannya!
Pemberlakuan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berpotensi meningkatkan beban pajak bagi pegawai tetap yang menerima tunjangan hari raya (THR) bersamaan dengan gaji bulanan. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/2023 yang mengatur bahwa dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER pada masa pajak selain […]
DJP Kirim Email Imbauan: Segera Lapor SPT Tahunan 2024 Sebelum Kena Denda!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengirimkan email imbauan kepada wajib pajak yang belum Lapor SPT Tahunan 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pajak sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pengiriman email blast tersebut bertujuan memberikan dorongan kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT […]
Pemerintah Kota Denpasar Bebaskan Denda Tunggakan Tiga Jenis Pajak Daerah
Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi denda atas tiga jenis pajak daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Denpasar Nomor 5 Tahun 2025, yang bertujuan menjaga kemampuan daya beli masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Tiga Jenis Pajak yang Dibebaskan […]
Take Home Pay: Pengertian, Cara Menghitung, dan Contohnya
Take home pay (THP) adalah jumlah pembayaran bersih yang diterima oleh karyawan setelah dikurangi potongan-potongan seperti pajak penghasilan (PPh 21), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya. Banyak orang sering salah mengartikan take home pay sebagai gaji pokok. Padahal, gaji pokok hanyalah salah satu komponen dalam perhitungan THP. Pemahaman yang jelas mengenai THP sangat penting […]
PMK 4/2025 Berlaku! Ini 8 Perubahan Penting Barang Kiriman
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memberlakukan aturan baru terkait impor dan ekspor barang kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4 Tahun 2025. Aturan ini merupakan revisi dari PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 dan mulai berlaku pada 5 Maret 2025. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, menyederhanakan regulasi, serta memberikan berbagai […]
Zakat sebagai Pengurang Pajak, Menag Usulkan Kebijakan Baru
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan agar pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Menurut Nasaruddin, langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat membayar zakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak. Ia mencontohkan keberhasilan skema serupa yang telah diterapkan di Malaysia. “Sinerginya bisa luar biasa, bahasa agama berkolaborasi dengan bahasa [kebijakan] negara untuk mengentaskan kemiskinan, dahsyat,” kata Nasaruddin, dikutip […]
