Frasa “post-truth” mungkin terdengar seperti istilah yang baru-baru ini muncul, namun, sebetulnya, konsep ini telah ada sejak lama. Pada tahun 1992, Steve Tesich menggambarkan dalam tulisannya di majalah The Nation bahwa kita sebagai manusia memiliki kebebasan untuk memilih untuk hidup di dunia “post-truth”.
Dia menggunakannya dalam konteks peristiwa-peristiwa seperti Perang Teluk dan konflik di Iran pada saat itu. Perjalanan istilah ini berlanjut pada tahun 2004 ketika Ralph Keyes, dalam bukunya yang berjudul “The Post-truth Era”, bersama komedian Stephen Colbert membahas konsep “truthiness”. Istilah ini merujuk pada sesuatu yang terasa benar secara emosional, meskipun pada kenyataannya tidak memiliki dasar yang kuat. Tetapi puncak dari era post-truth baru terjadi pada tahun 2016.
Dua peristiwa utama yang menjadi pendorongnya adalah referendum Brexit di Inggris dan pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Bahkan, pada tahun yang sama, “post-truth” diakui sebagai kata tahunan oleh Kamus Oxford. Mereka mendefinisikannya sebagai kondisi di mana fakta tidak lagi mempengaruhi pembentukan opini masyarakat sebanyak emosi dan keyakinan personal.
Definisi Era Post-truth
Jadi, apa arti dari post-truth? Secara sederhana, ini adalah era di mana kebohongan dapat menyamar sebagai kebenaran, sering kali dengan memanipulasi emosi dan keyakinan kita. Bahayanya adalah bahwa dalam era post-truth ini, kita seringkali kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam informasi yang kita terima.
PPh dalam Sorotan Era Post-truth
Salah satu aspek yang sangat terpengaruh oleh era post-truth ini adalah pembahasan seputar pajak penghasilan (PPh), terutama di Indonesia. Sebagai tulang punggung pendapatan negara, pemahaman yang jelas tentang bagaimana PPh beroperasi menjadi krusial di tengah ketidakpastian informasi.
Mitos seputar PPh
Namun, sayangnya, dalam konteks PPh, kita sering kali disajikan dengan informasi yang tidak akurat atau manipulatif, yang dapat mengaburkan pemahaman publik tentang kebijakan fiskal dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pajak secara keseluruhan. Salah satu mitos yang sering muncul adalah klaim bahwa PPh hanya membebani golongan menengah ke bawah, sementara golongan kaya lepas dari tanggung jawab mereka. Narasi semacam ini sering dimanipulasi untuk memperkuat perpecahan kelas dan menyebarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak.
Realitas PPh
Namun, kenyataannya adalah bahwa sistem PPh yang diterapkan di Indonesia seharusnya didesain untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk golongan kaya, memberikan kontribusi yang adil sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Banyak negara maju telah mengadopsi kebijakan PPh yang progresif, di mana tarif pajak bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan, untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil.
Manfaat PPh
Selain itu, ada juga klaim bahwa membayar PPh tidak memberikan manfaat yang sepadan bagi warga negara. Namun, ini adalah pandangan yang dangkal. PPh adalah sumber pendanaan utama untuk berbagai program sosial, infrastruktur, dan layanan publik yang kita nikmati sehari-hari. Tanpa pendapatan yang cukup dari pajak, pemerintah akan kesulitan untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Menghadapi Era Post-truth
Di era post-truth, di mana informasi sering disajikan dengan cara yang tendensius atau manipulatif, penting bagi kita untuk tetap kritis terhadap narasi yang disampaikan tentang PPh. Kita harus menggali fakta-fakta secara independen dan mengajukan pertanyaan kritis tentang klaim yang dibuat oleh para aktor politik dan media. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya pajak dan bagaimana PPh berperan dalam membangun negara yang lebih adil dan sejahtera juga sangat penting. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem PPh dan kontribusi mereka, mereka akan lebih mampu untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan memperjuangkan kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif.
Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang semakin terpapar oleh informasi yang tidak selalu akurat atau obyektif. Namun, dengan keterbukaan, pendidikan, dan kritisisme yang sehat, kita dapat melawan pengaruh negatif dari era post-truth ini dan memastikan bahwa diskusi tentang PPh tetap didasarkan pada kebenaran dan kepentingan bersama. Dengan begitu, kita dapat melangkah menuju sistem pajak yang lebih adil dan transparan bagi semua warga negara.
