Pengantar
Di Indonesia, aktivitas ekonomi di luar sektor formal atau yang dikenal sebagai “underground economy” terus berkembang, bahkan menjadi perhatian serius pemerintah. Pada acara Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk mulai mempertimbangkan potensi pendapatan negara dari sektor ekonomi ini. Apa sebenarnya underground economy itu, dan mengapa sektor ini menjadi peluang yang signifikan bagi peningkatan penerimaan pajak? Mari kita simak lebih dalam.
Dasar Hukum
Underground economy merujuk pada aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam data resmi negara dan tidak dikenai pajak secara langsung. Di Indonesia, aktivitas ekonomi yang melibatkan taruhan online, perdagangan barang impor ilegal, serta game online offshore menjadi bagian dari underground economy yang menarik perhatian pemerintah. Namun, belum ada peraturan spesifik yang mengatur pajak terhadap pendapatan yang berasal dari sumber ini. Saat ini, dasar hukum terkait pajak pendapatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengamanatkan setiap bentuk pendapatan harus dikenakan pajak, tetapi penerapannya dalam underground economy menghadapi berbagai kendala.
Pengertian Underground Economy
Underground economy atau ekonomi bawah tanah mencakup segala bentuk transaksi yang dilakukan secara tidak resmi, baik secara domestik maupun internasional, sehingga sulit dideteksi oleh sistem perpajakan. Aktivitas ini meliputi judi online, perdagangan barang ilegal, dan berbagai bentuk transaksi offshore yang tidak tercatat. Selain itu, underground economy juga dapat melibatkan individu yang menerima penghasilan tanpa melaporkannya, sehingga pendapatan tersebut tidak dikenakan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menggarisbawahi bahwa aktivitas underground economy, khususnya dalam judi online dan game online yang dilakukan melalui platform luar negeri, memberikan dampak signifikan pada hilangnya potensi pendapatan negara. Fenomena ini diperparah dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap platform-platform tersebut, sehingga meningkatkan jumlah transaksi yang tidak terkena pajak.
1. Judi Online dan Game Online Offshore:
Judi bola dan game online offshore merupakan dua sektor underground economy yang sangat menguntungkan bagi pelaku namun merugikan bagi negara. Aktivitas ini terjadi baik di dalam negeri maupun melalui situs luar negeri yang tidak terjangkau oleh peraturan pajak Indonesia. Menurut data yang dipaparkan oleh Wamenkeu, jumlah taruhan dan pendapatan dari judi bola online sangat tinggi, namun pemerintah tidak dapat memungut pajak karena aktivitas ini dilakukan secara ilegal. Sebagai ilustrasi, jika pendapatan dari judi dan game online ini dikenai pajak, maka potensi penerimaan negara dapat meningkat signifikan.
2. Perdagangan Barang Ilegal dan Impor Tanpa Cukai:
Selain perjudian, kegiatan perdagangan barang impor ilegal juga memberikan tantangan besar bagi pemerintah dalam memungut pajak. Masuknya barang-barang impor tanpa cukai atau izin resmi dapat menekan pasar domestik sekaligus mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Kegiatan seperti penyelundupan barang impor termasuk dalam underground economy karena sifatnya yang tidak tercatat dan sulit diawasi oleh pemerintah.
3. Tantangan dalam Penegakan Pajak:
Aktivitas ekonomi ini menyulitkan otoritas pajak dalam hal pengawasan dan penegakan pajak. Sebagian besar pendapatan dari sektor ini sulit dilacak karena pelaku sering menggunakan jalur atau metode yang tidak terjangkau oleh sistem perpajakan nasional. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang memungkinkan pemerintah mengenakan pajak terhadap bentuk penghasilan ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Penutup
Underground economy telah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penerimaan negara. Dengan meningkatnya aktivitas yang tidak tercatat ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem perpajakan untuk mampu menjangkau berbagai sumber pendapatan dari sektor tersebut. Dalam hal ini, peran konsultan pajak seperti Jhontax sangat penting untuk membantu pelaku usaha mengatur pelaporan pajak dengan baik agar tercipta kepatuhan yang maksimal terhadap aturan yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengurusan pajak dan konsultasi keuangan, hubungi Jhontax yang siap membantu Anda dalam segala kebutuhan perpajakan bisnis Anda.
