PPN Naik Jadi 12%, Dampaknya akan Menekan Kelas Menengah di Indonesia
Pengantar Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama pada daya beli masyarakat. Kelas menengah, yang menjadi pendorong utama ekonomi konsumsi di Indonesia, diprediksi akan merasakan dampak paling berat dari kebijakan ini. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam […]
Apakah Pajak Dapat Dikategorikan Haram?
Pengantar Pajak sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam konteks hukum agama Islam. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pertanyaan mengenai apakah pajak itu halal atau haram dalam Islam kerap muncul. Perdebatan ini melibatkan pandangan ulama, prinsip-prinsip ekonomi, serta kebijakan fiskal negara. Dalam artikel ini, kita akan mencoba untuk memahami pandangan Islam terhadap pajak […]
Pak Ogah dan Pajak: Memahami Perbedaan Pungutan Tak Resmi dan Pajak Negara
Pengantar Fenomena “Pak Ogah” menjadi perbincangan yang cukup menarik, terutama dalam kaitannya dengan pungutan tidak resmi di masyarakat. Di Jakarta, sekelompok orang yang dikenal sebagai Pak Ogah bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat besar, tanpa adanya aturan yang jelas atau kewenangan dari negara. Dalam konteks ini, ada pelajaran penting yang dapat diambil mengenai pungutan […]
Alihkan Usaha ke Ahli Waris: Begini Aspek Pajaknya
Pengantar Mengalihkan usaha keluarga yang telah berjalan selama puluhan tahun ke generasi berikutnya adalah langkah penting dalam menjaga kesinambungan bisnis, terutama jika bisnis tersebut memiliki nilai budaya atau sejarah. Namun, penting bagi ahli waris untuk memahami implikasi pajak dalam proses ini. Artikel ini akan menjelaskan prosedur yang perlu dilakukan, mulai dari penghapusan NPWP pewaris hingga […]
Skema Baru Tax Holiday: Perusahaan Tetap Kena Pajak Minimum 15%
Pengantar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui regulasi pajak untuk mengikuti tren global, terutama dalam menerapkan pajak minimum untuk perusahaan asing besar di Indonesia. Melalui kebijakan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15%, yang diperkenalkan oleh OECD dalam aturan Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE Rules), Indonesia berkomitmen untuk mencegah praktik penghindaran pajak di tingkat internasional. […]
Apa itu Compliance Theory dalam Kepatuhan Wajib Pajak?
Pengantar Dalam dunia perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan oleh otoritas pajak. Untuk memastikan bahwa setiap individu dan entitas memenuhi kewajiban perpajakan mereka, pemahaman mengenai teori kepatuhan (compliance theory) menjadi esensial. Teori ini tidak hanya memberikan kerangka kerja bagi otoritas pajak, tetapi juga membantu wajib pajak memahami tanggung jawab […]
Apa yang dimaksud dengan Pencegahan Pajak?
Pengantar Pencegahan pajak sering kali menjadi topik yang dibahas dalam dunia bisnis, terutama bagi pengusaha yang ingin memahami cara-cara yang sah untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien. Istilah ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang berlebihan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, penting bagi pelaku bisnis […]
Panduan Pajak Profesi untuk Pengacara
Pengantar Pengacara adalah salah satu profesi yang memainkan peran penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, baik dalam ranah litigasi maupun non-litigasi. Selain memberikan jasa hukum, pengacara juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Panduan ini bertujuan membantu para pengacara memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta memberikan informasi mengenai perlakuan pajak dalam berbagai kondisi. […]
Peningkatan Swasembada Pangan Nasional dan Peran Strategis Pemerintah Daerah
Pengantar Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan peningkatan ketahanan pangan melalui program swasembada pangan yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong kepala daerah untuk berperan aktif dalam mengatasi kendala swasembada pangan, termasuk peningkatan produktivitas pertanian lokal. Bagi […]
Transformasi Kementerian Keuangan: Menuju Struktur Mandiri di Era Kabinet Merah Putih
Pengantar Pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, yang menandai penataan tugas dan fungsi kementerian negara. Salah satu perubahan signifikan dari peraturan ini adalah restrukturisasi Kementerian Keuangan yang kini berdiri sendiri, […]
