Pengantar
Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024, yang mengatur perlakuan perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi pengusaha yang bekerja sama dalam skema KSO, terutama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Peraturan ini menjadi penegasan bahwa pajak kini semakin berperan sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis, terutama yang melibatkan kerjasama antar perusahaan.
Bagi Anda yang memiliki usaha atau tergabung dalam KSO, penting untuk mengetahui poin-poin utama PMK 79/2024 agar tetap patuh dan terhindar dari potensi sanksi.
Dasar Hukum
PMK Nomor 79 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam regulasi perpajakan di Indonesia, dan diatur berdasarkan:
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020 yang mengatur teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Aturan-aturan ini sebelumnya mengatur aspek-aspek perpajakan KSO secara terpisah. Kini, PMK 79/2024 menyatukan regulasi tersebut guna memberikan kepastian dan kesederhanaan bagi pelaku usaha.
Pengertian KSO dan Kewajiban Pajaknya
KSO atau Kerja Sama Operasi adalah perjanjian antara dua atau lebih entitas bisnis yang bekerja sama dalam satu proyek atau usaha tertentu. Dalam konteks pajak, perusahaan yang tergabung dalam KSO dan memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk:
1. Memperoleh NPWP sebagai wajib pajak badan.
2. Melaporkan usahanya agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila sudah mencapai batas pengusaha kecil atau jika salah satu anggotanya telah menjadi PKP.
Adapun kriteria KSO yang wajib memiliki NPWP adalah:
- Melakukan penyerahan barang dan/atau jasa.
- Mendapatkan penghasilan.
- Mengeluarkan biaya atau memberikan penghasilan atas nama KSO.
Jika sebuah KSO memenuhi ketiga kriteria di atas, maka wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berwenang. Apabila tidak memenuhi kriteria ini, maka kewajiban pajak akan dialihkan ke masing-masing anggota KSO.
Ketentuan Perpajakan pada KSO: Contoh Praktis
Untuk memahami implementasi aturan PMK 79/2024, mari kita lihat contoh yang diuraikan dalam peraturan ini:
Contoh KSO A-B-C
- PT A, PT B, dan C Ltd. dari Singapura membentuk KSO A-B-C untuk proyek konstruksi.
- PT A sebagai leadfirm mewakili KSO dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa penyerahan barang dan jasa dilakukan atas nama KSO.
- KSO A-B-C wajib:
- Mendaftar NPWP sebagai wajib pajak badan.
- Dikukuhkan sebagai PKP di KPP wilayah setempat jika mencapai syarat PKP.
Contoh KSO M-N
- PT M dan PT N membentuk KSO M-N di bidang perdagangan ritel.
- Pada tahun pertama, PT M memberikan kontribusi berupa kendaraan dengan nilai Rp 60 miliar, dan PT N menyumbang barang dagangan senilai Rp 12 miliar.
- Tahun berikutnya, KSO M-N memperoleh penghasilan dari penjualan sebesar Rp 75 miliar, di mana pajak penghasilannya dibayar oleh KSO M-N dan dilaporkan dalam SPT tahunan KSO.
Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam penghitungan pajak bagi KSO dan para anggotanya.
Penutup
Peraturan terbaru PMK 79/2024 ini penting dipahami bagi perusahaan yang terlibat dalam KSO, karena memberikan kemudahan administrasi sekaligus kepastian hukum dalam pelaporan perpajakan. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan PMK ini, perusahaan dapat menghindari risiko sanksi serta menjaga kepatuhan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika Anda memerlukan bantuan dalam mengelola kepatuhan pajak, Jhontax siap membantu Anda. Sebagai konsultan pajak berpengalaman, kami akan mendampingi perusahaan Anda dalam setiap tahapan perencanaan, pelaporan, dan kepatuhan pajak. Jangan ragu untuk menghubungi tim Jhontax dan pastikan bisnis Anda tetap berjalan dengan aman dan taat aturan pajak yang berlaku.
