Sanksi Administrasi atas Kesalahan Menerbitkan Faktur Pajak: Apa yang Harus Diketahui?
Pengantar Salam sejahtera, Bapak/Ibu Wajib Pajak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sering menjadi pertanyaan di kalangan pengusaha dan pelaku usaha, yaitu apa yang terjadi jika terjadi kesalahan dalam penerbitan faktur pajak. Bagi Bapak/Ibu yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya pedagang eceran yang berhak menerbitkan faktur pajak elektronik (e-Faktur), sangat penting […]
Kalau Mengajukan Permohonan NPWP Non-Efektif, Apakah Akan Diperiksa Pajak?
Pengantar Halo Bapak/Ibu Wajib Pajak! Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas topik yang sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang: Apakah permohonan NPWP non-efektif akan diperiksa pajak? Kami memahami bahwa banyak dari Bapak/Ibu yang mungkin masih bingung tentang proses ini, terutama jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan NPWP non-efektif. Oleh karena itu, dalam artikel […]
Ketahui Siapa yang Harus Membayar PPN: Distributor atau Toko?
Pengantar Dalam dunia bisnis, khususnya terkait kewajiban perpajakan, pertanyaan yang sering muncul adalah: “Siapa yang wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), distributor atau toko?” Sebagai pelaku usaha, memahami kewajiban pajak Anda sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari sanksi pajak. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang kewajiban PPN bagi distributor dan toko, […]
Kantor Pajak Bisa Tahu Omzet Bisnis Anda? Simak Penjelasan Lengkapnya!
Pengantar Sebagai pelaku usaha, memahami bagaimana Kantor Pajak bekerja dalam menghimpun informasi terkait omzet bisnis Anda adalah hal yang sangat penting. Banyak yang bertanya-tanya, “Bagaimana mungkin Kantor Pajak mengetahui omzet bisnis saya tanpa saya laporkan?” Pertanyaan ini wajar muncul karena transparansi data perpajakan saat ini semakin ditingkatkan, didukung oleh kemajuan teknologi dan kolaborasi dengan berbagai […]
Korea Selatan Tunda Pajak Kripto hingga 2027
Pengantar Keputusan Korea Selatan untuk menunda penerapan pajak keuntungan kripto hingga 2027 menjadi sorotan utama di dunia keuangan. Penundaan ini adalah yang ketiga kalinya, mencerminkan dilema pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan industri aset digital dengan kebutuhan akan pendapatan negara. Kebijakan ini juga menunjukkan kompleksitas perdebatan antara pengaturan pasar yang berkembang pesat dan perlindungan bagi investor kecil. […]
Penyelenggara Festival, Konser, dan Pameran Wajib Bayar Pajak, Ini Rinciannya
Pengantar Seiring dengan semakin maraknya berbagai festival, konser, dan pameran di Indonesia, pemerintah daerah melalui berbagai regulasi telah menetapkan kewajiban pajak bagi penyelenggaranya. Salah satu pajak yang dikenakan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berlaku untuk kegiatan usaha yang bersifat insidental, seperti konser musik, pameran, festival kuliner, atau acara hiburan lainnya. Pajak ini […]
Pajak Super Kaya dan Windfall Profit Tax: Penerimaan Negara
Pengantar Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan berat dalam mengurangi defisit anggaran negara dan menurunkan utang yang terus meningkat. Di sisi lain, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetap harus didorong. Dalam konteks ini, penerimaan negara menjadi salah satu fokus utama, dan beberapa ekonom mengusulkan alternatif kebijakan perpajakan yang lebih adil dan strategis. Dua usulan menarik yang muncul […]
Ingin Jadi Pusat Kripto Dunia, Hong Kong Kaji Keringanan Pajak
Pengantar Hong Kong sedang berusaha memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global dengan merancang kebijakan yang berfokus pada insentif pajak untuk investor kripto. Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor kripto yang semakin berkembang. Keputusan ini mengundang perhatian para pelaku pasar dan pengamat ekonomi, termasuk di Indonesia, yang mungkin melihat peluang dalam […]
Barang dan Jasa yang Saat Ini Dikenakan PPN 1,1%: Kebijakan Pajak Baru
Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengalami penyesuaian. Tidak lagi menggunakan tarif tunggal 10%, UU HPP memungkinkan pengenaan PPN dengan tarif yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memperhatikan […]
Dukung Kelangsungan Usaha: Inisiatif ATO dan DJP dalam Mendukung UMKM
Pengantar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian global. Di Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sedangkan di Australia kontribusinya mencapai 30%. Namun, tingginya angka kegagalan UMKM menjadi tantangan besar bagi sektor ini, baik di Indonesia maupun di Australia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui otoritas […]