Keadilan dalam Tata Cara Perpajakan Indonesia
Dalam ranah perpajakan, keadilan menjadi pilar utama yang tidak dapat diabaikan. Konsep-konsep keadilan seperti komutatif, distributif, legal, moral, dan sosial menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur perpajakan di Indonesia. Keadilan Komutatif dalam Proses Pemeriksaan Pajak Proses pemeriksaan pajak dan penentuan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) mencerminkan prinsip keadilan komutatif, di mana setiap […]
Misi Pemerintah Optimalkan Program P3DN dengan Tax Allowance
Cintai produk-produk Indonesia … Slogan di atas terdengar tidak asing, bukan? Ya, slogan di atas sering muncul saat ada tayangan iklan dari salah satu merek perusahaan ternama di Indonesia yang usaha utamanya adalah menjual peralatan rumah tangga. Akhir-akhir ini slogan tersebut juga sering digunakan oleh perusahaan lain dalam promosi iklan mereka. Mari mengesampingkan perihal siapa […]
Membahas Bilangan Fibonacci dalam Perpajakan
Menelusuri Keajaiban Matematika di Dalam Peraturan Pajak. Ketika kita mendengar kata “matematika”, kita sering kali teringat akan hari-hari sekolah yang penuh dengan angka dan rumus. Namun, siapa sangka bahwa matematika tidak hanya berhenti di dalam kelas, tetapi juga meresap dalam kehidupan sehari-hari kita dengan berbagai aplikasi yang tak terduga. Deret Fibonacci Salah satu konsep yang […]
PPN dan PPh Itu Bukan Pajak Berganda
Pendahuluan: Anda mungkin pernah mengalami situasi di supermarket ketika label harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kejadian ini seringkali menimbulkan protes dan pemikiran bahwa PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak berganda. Namun, sebelum membuat kritik pedas, kita perlu memahami konsep pemajakan dan melihat fakta yang sebenarnya. 1. Pengecekan Fakta: Sebelum melancarkan protes, penting […]
Skema Baru Pengajuan SKB Hibah
Pengalihan harta hibah, seperti tanah dan/atau bangunan, memiliki kebijakan pajak tersendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang baru-baru ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Menariknya, pemberi hibah dapat menikmati […]
Partai Politik: Penentu Sekaligus Subjek Kebijakan Pajak
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebuah konsep yang diungkapkan dengan indah oleh Abraham Lincoln dan telah menjadi dasar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam membangun pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan yang membentuk kehidupan mereka dalam negara. […]
Pembaruan Sistem Pembayaran pada Coretax
Beberapa waktu yang lalu, penulis berkesempatan berbicara dengan seorang bendahara dari salah satu satuan kerja pemerintah di Ende. Pembicaraan itu membuka cakrawala mengenai prosedur pembayaran pajak, khususnya PPh Pasal 23, dan menyoroti beberapa kesalahan yang sering terjadi. Dari percakapan itu, kita dapat menyoroti pentingnya peran aplikasi e-Bupot Unifikasi dan melihat dampak positif dari pembaruan sistem […]
Menuju Kesetaraan dengan Global Minimum Tax
Pada tahun 2021, dunia menyaksikan terobosan besar dalam upaya mengatasi masalah perpajakan lintas batas. Negara-negara G20 dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sepakat untuk menerapkan prinsip Global Minimum Tax (GMT) sebagai langkah kritis untuk menanggulangi praktik perpajakan agresif dan perpindahan laba ke tempat dengan tarif pajak yang lebih rendah. Latar Belakang Global Minimum […]
Pemadanan NIK-NPWP Sebagai Awalan Memerangi Shadow Economy
Tiba saatnya untuk menggunakan hak pilih kita, menyuarakan aspirasi bersama demi kemajuan bangsa. Dalam suasana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak hanya visi dan misi para kandidat yang menjadi sorotan, namun juga isu ekonomi, pajak, dan perpajakan. Salah satu topik penting yang muncul dalam debat cawapres adalah tax ratio dan dampak shadow economy terhadap penerimaan negara. […]
Teori Hukum Pembangunan: Pilar Analisis
Hallo sobat Jhontax! Apa kabar? Kali ini, kita akan membahas perubahan luar biasa dalam paradigma perpajakan di Indonesia melalui penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (PMK 172/2023). Yuk, simak bagaimana transformasi ini terjadi dan apa dampaknya melalui lensa Teori Hukum […]
