Penerapan sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Meskipun sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan, banyak pelaku usaha yang belum siap menghadapinya. Sejumlah kendala teknis dan kesiapan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam proses transisi ini.
Coretax
Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Januari 2025. Sistem ini menggantikan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang sebelumnya digunakan dengan tujuan meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Namun, perubahan yang terjadi secara cepat justru membuat banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam beradaptasi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa meskipun Coretax membawa manfaat, penerapannya yang tergolong cepat menyebabkan kendala operasional bagi banyak perusahaan.
“Sebenarnya Coretax bagus, tapi implementasinya berlangsung terlalu cepat, sehingga banyak pengusaha yang kesulitan mengeluarkan faktur pajak dan menghadapi gangguan operasional,” kata Shinta.
Kendala yang Dihadapi Pengusaha
Sejumlah kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam implementasi Coretax antara lain:
1. Gangguan Sistem: Sejak diterapkan, sistem Coretax sering mengalami gangguan teknis yang menghambat proses pelaporan pajak.
2. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan: Banyak pengusaha, terutama UMKM, merasa belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan yang cukup untuk memahami cara kerja sistem ini.
3. Kesulitan Mengeluarkan Faktur Pajak: Pengusaha melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses sistem untuk menerbitkan faktur pajak, yang berdampak langsung pada kelancaran transaksi bisnis.
4. Adaptasi yang Terburu-buru: Perubahan sistem yang terjadi secara tiba-tiba membuat perusahaan perlu menyesuaikan infrastruktur dan sumber daya manusia mereka dalam waktu singkat.
Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah
DJP menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi perpajakan, namun tetap akan berusaha membantu pengusaha dalam masa transisi ini. Pemerintah bersama Apindo kini tengah mencari solusi untuk memperbaiki hambatan yang terjadi. Beberapa langkah yang sedang dilakukan antara lain:
a. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur IT: Pemerintah berupaya memperbaiki sistem agar lebih stabil dan dapat menampung beban transaksi yang besar.
b. Sosialisasi dan Pelatihan Tambahan: DJP bekerja sama dengan berbagai asosiasi bisnis untuk memberikan edukasi lebih lanjut mengenai cara menggunakan Coretax.
c. Pendekatan Bertahap: DJP membuka kemungkinan untuk menerapkan sistem lama (legacy system) dalam beberapa kasus untuk membantu transisi ke Coretax.
Dampak terhadap Penerimaan Negara
Shinta berharap bahwa permasalahan ini tidak akan berdampak signifikan pada penerimaan negara, meskipun dirinya mengakui masih ada tantangan yang perlu segera diselesaikan. Dengan batas waktu pembayaran pajak yang semakin dekat, yaitu pada 15 Februari 2025, pelaku usaha mendesak adanya langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi kendala dalam sistem Coretax ini. Keberlanjutan bisnis dan kelancaran administrasi perpajakan menjadi perhatian utama bagi dunia usaha.
Jika kendala ini tidak segera diatasi, bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tetapi juga pemerintah yang mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting agar Coretax dapat benar-benar menjadi solusi yang efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
